PropertiNews.id, Tangerang – Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan peningkatan kerentanan risiko
bencana di Pulau Jawa. Kondisi tersebut disebabkan lantaran kebijakan proyek pembangunan
infrastruktur pemerintah mulai dari bandara, jalan tol, dan sebagainya. Pemerintah
diminta mengkaji kembali sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang
akan dibangun di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup
(Walhi) Jawa Timur, Rere Christianto mengatakan, sebelum ada PSN, ada tujuh
jenis ancaman risiko kerawanan bencana yang dideteksi Walhi. Mulai dari gempa,
tsunami, abrasi, rob, angin kencang, longsor, hingga kekeringan.
“Begitu proyek berjalan, ada 13 jenis
ancaman baru yang akan terjadi. Jadi dua kali lipat. Keberadaan konsesi tambang
yang membongkar kawasan hutan perbukitan dan pesisir (juga) menggandakan angka
kerawanan bencana di wilayah ini” kata Rere.
Walhi mencatat sekitar 30 titik proyek pemerintah
di sepanjang pesisir selatan Jawa yang berpotensi meingkatkan risiko bencana.
Seluruh rencana pembangunan saat ini tidak memiliki perspektif mitigasi
bencana.
Walhi juga beranggapan kesalahan terbesar Presiden
Jokowi adalah merevisi Rencana Tata Ruang Nasional PP 26 Tahun 2008 menjadi
PP 17 Tahun 2017 dengan mengeluarkan semua kawasan rawan bencana yang diatur
sebelumnya, dari rencana tata ruang nasional.
Baca Juga : Danai Pemindahan Ibu Kota,
Pemerintah Gunakan Aset di Jakarta
Sementara itu, Direktur Walhi Yogyakarta,
Halik Sandera menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait
tidak akan ada pembangunan kawasan bencana sekadar ucapan. Buktinya, Halik
menyebut proyek pembangunan yang berpotensi timbulkan bencana di
Yogyakarta saat ini masih ada.
"Bagi kami sampai saat ini, bahwa
statement Pak Jokowi dalam rapat yang menyatakan tidak boleh ada pembangunan
kawasan bencana, tapi faktanya statement itu nggak dihentikan dalam kasus ini.
Misalnya di Yogya, ada pembangunan Bandara di Kulon Progo, kenapa? Karena titik
lokasi bandara persis berada di pesisir selatan, artinya kerawanannya dalam
kawasan peta bencananya sangat tinggi," jelas Halik.
Halik juga mengatakan salah satu proyek pemerintah
yang berpotensi menimbulkan bencana longsor itu adalah proyek ‘bedah menoreh’.
Proyek ini nantinya menghubungkan Yogyakarta dan Magelang.
Selain itu, pembangunan Bendungan
Bener di Purworejo berada di tempat yang salah. Sebab proyek itu berada di
pataan aktif yang bisa berpotensi mengakibatkan banjir. (ZH)