PropertiNews.id, Tangerang – Pandemi COVID-19 nyatanya juga mempengaruhi sektor properti di Malaysia. Untuk mengatasi terjadinya masalah properti, pemerintah Malaysia ingin meniru Kota Barcelona di Spanyol. Ternyata keputusan tersebut menuain pro dan kontra. Salah seorang politisi oposisi mendesak pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan ulang solusi properti tersebut.

Dua ahli industri perumahan tidak setuju dengan diberlakukannya solusi tersebut. Noor Rosly dari University Malaya yang banyak menulis tentang perumahan terjangkau mengatakan, sebagian besar properti yang diusulkan menjadi sangat mewah bagi mereka yang berpnghasilan rendah dan itu akan menyulitkan mereka untuk memeuhi biaya pemeliharaan.

Ia juga mengatakan, tanggung jawab ada pada pengembang untuk memindahkan unit yang tidak terjual untuk mengurangi overhang.

“Pemerintah seharusnya tidak ikut campur. Ini masalah pengembang. Kita tidak boleh mengguakan uang pembayar pajak untuk mengatasinya” kata Noor.

Sementara itu, Mantan Wakil Menteri Perumahan Raja Kamarul Bahrin, menggambarkan pendekatan Barcelona sebagai “solusi yang paling diterima” untuk melayani kelompok berpenghasilan rendah karena tidak ada unit baru yang dibangun untuk mereka saat ini.

Baca Juga: Kemenperin Bangun Gedung Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Bersama WEGE

Sebagai informasi, Departemen Perumahan Barcelona baru-baru ini memberi tahu  perusahaan properti bahwa kota tersebut akan memiliki unit kosong mereka dengan setengah harga pasar dan menyewakannya kepada kelompok berpenghasilan rendah jika mereka tidak dapat menemukan penyewa lagi dalam waktu sebulan.

Nah, Raja Kamarul berpandangan bahwa ide seperti itu adalah sangat baik untuk diterapkan saat ini, apalagi mengingat jatuhnya pasar perumahan di seluruh dunia.

“Akan lebih murah bagi pemerintah karena biaya pembangunan sudah banyak. Mengapa tidak mengambil bangunan yang sudah ada di sana?” kata Raja Kamarul.

Ia juga mengakui bahwa sebenarnya akan sulit untuk melibatkan pengembang. Ia berbicara tentang pendekatan tersebut yang memiliki dua manfaat. Manfaat pertama yakni meningkatkan persediaan perumahan yang terjangkau, serta manfaat kedua adalah menghemat uang pemerintah untuk membangun rumah secamat itu. (ZH)