Percepat Lelang Proyek Infrastruktur, 1.300 Kontrak Kerja Ditandatangani

image

PropertiNews.id, Tangerang – Kementerian PUPR telah menandatangani sekitar 1.300 kontrak kerja proyek nasional untuk tahun anggaran 2020. Penandatanganan kontrak kerja dari 100 perwakilan pihak yang terlibat itu dilaksanakan bersamaan dengan peresmian terowongan Nanjung Curug Jompong di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar proses lelang dalam proyek pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah, dilakukan secara lebih dini. Jokowi mengatakan, hal ini dilakukan agar pekerjaan tidak terhambat dan menumpuk di tiap akhir tahun.

“Lelang itu lakukanlah seawal-awal mungkin. Sedini mungkin. Sehingga di awal Januari sudah bisa kerja di lapangan” kata Jokowi.

Jokowi memuji sejumlah proyek yang dibangun Kementerian PUPR yang sudah melakukan lelang secara dini. Jokowi menyatakan hal ini berarti anggaran modal di PUPR bisa dilaksanakan programnya di awal 2020.

Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tender proyek-proyek tersebut sudah dilakukan sejak November 2019. Hal itu dilakukan sebagaimana arahan Presiden Jokowi yang meminta agar kontrak kerja tidak menumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Adapun, prosesi penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh 100 perwakilan pihak yang terlibat disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.

“Presiden perintahkan untuk tahun 2020 dilakukan lelang dini supaya subkontrak tidak pada pertengahan atau akhir tahun aggaran tetapi sejak Januari sudah mulai bekerja dan menyerap DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) yang ada” ujarnya dalam siaran langsung melalui akun resmi Instagram Kementerian PUPR @kemenpupr.

Baca Juga : Siap-Siap, Tarif Tol Pondok Aren-Serpong Naik Per 31 Januari 2020

Sekedar informasi, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 mencapai Rp120 triliun. Kementerian ini menjadi salah satu kementerian dengan jumlah anggran tersebut. Anggaran ini digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.

Kepala Negara menilai besarnya anggaran di Kementerian PUPR itu wajar. Sebab, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Seluruh Indonesia. (ZH)

Bagikan Artikel ini:

PropertiNews.id

PropertiNews.id adalah sebuah portal media online yang menyajikan informasi seputar dunia properti mulai dari berita terkini hingga tips inspiratif

Newsletter

Subscribe to our latest news to be updated, we promise not to spam!

Babysitter logo