PropertiNews.id, Tangerang – Untuk mendorong kunjungan wisatawan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Non Vertikal
(SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran
senilai Rp167,5 miliar untuk pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Program Sarhunta
ini dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang
koridor tempat pariwisata, sekaligus menjadi homestay bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati
keramahan warga.
Direktur
Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan,
penataan koridor dan homestay ini
diharapkan mampu menciptakan penataan ruang dan kebutuhan publik yang sesuai
dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya setempat.
“Sarhunta
merupakan upaya yang tepat untuk pembangunan tempat-tempat wisata di Indonesia.
Sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi lokal” kata Khalawi.
Baca Juga : RUU Cipta Kerja Disahkan, Apa Manfaatnya di Sektor Pertanahan?
Khalawi juga
menjelaskan, sebanyak 1.765 unit Sarhunta dibangun di KSPN Danau Toba dengan
progres pembangunan telah mencapai 40 persen. Rinciannya yakni 607 unit
dibangun di sepanjang koridor KSPN Danau Toba dan 1.158 unit tersebar di enam
kabupaten di Sumatera Utara yakni Toba, Samosir, Simalungn, Humbang, Tabut, dan
Pairi.
Selain
infrastruktur jalan, sarana air bersih dan juga yang terpenting dalam kawasan
adalah mengubah wajah rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni
dan juga menjadi tempat tinggal yang layak dapat juga menjadi tempat usaha
seperti rumah sewa atau homestay.
Kawasan
pariwisata Danau Toba mulai menggeliat di era new normal ini. Hal ini ditandai dengan peningkatan okupansi hotel
hingga mencapai 100 persen, khususnya pada akhir pekan. Indikasi lainnya adalah
meningkatnya jumlah penyeberangan menuju Samosir sebagai salah satu destinasi
favorit di kawasan Danau Toba.
Menyikapi tren
positif tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat kesiapan seluruh
destinasi dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru. Antara lain, penyusunan
protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan atau CHSE dan
simulasi protokol CHSE. (ZH)