PropertiNews.id, Tangerang - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2017 memperoleh anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dibandingkan kementerian-kementerian lainnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menganggap ini pertanda bahwa kementeriannya harus mampu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Basuki mulai memetakan isu-isu yang menjadi penghambat program pemerintah diantaranya ketidakseimbangan pembangunan antar daerah, tingkat urbanisasi yang terlampau tinggi, dan penggunaan sumber daya yang kurang optimal.

Di masa kepemimpinannya, Basuki ingin dana yang dianggarkan akan terfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini pemerintah bahkan sudah memasuki tahap konstruksi jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Trans Papua.

Selama ini pembangunan terkesan hanya fokus di area perkotaan, dan wajar saja muncul dugaan tersebut mengingat tingkat urbanisasi semakin tinggi. Pemkot dijejali isu keterbatasan lahan dan minimnya fasilitas pendukung publik yang tidak pernah rampung dari tahun ke tahun. Untuk menepis isu tersebut, Kementerian PUPR ingin memaksimalkan anggaran yang ada dengan pembangunan terpadu yang dimulai dari kawasan pinggiran lalu ke pusat, agar target pemerataan pembangunan bisa terwujud.

Basuki juga menambahkan, pemerintah akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki daerah, seperti pembangunan waduk, mendukung kegiatan pertanian untuk ketahanan pangan, dan mulai membangun sumber tenaga pembangkit listrik. Program terbaru Kementerian PUPR adalah rencana membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) guna memenuhi kebutuhan air bersih  di kabupaten atau kota di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

PR terbaru Kementerian PUPR lainnya adalah pembangunan sarana dan prasarana untuk ajang Asian Games XVIII pada tahun 2018. Basuki optimis dalam waktu 2 tahun, program-program yang sudah disusun pemerintah dapat rampung tepat waktu dan sesuai ekspektasi.