PropertiNews.id, Tangerang – Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berharap pembebasan lahan untuk rencana pembangunan bandara segera diselesaikan. Saat ini tinggal 20 hektar lahan yang belum dibebaskan dari total kebutuhan sekitar 457 hektar, karena belum terjadi kesepakatan harga dengan masyarakat terdampak. Luhut juga memastikan perencanaan pembangunan proyek Bandara Kediri ini akan dilakukan pada Januari 2020 setelah mundur satu tahun dari rencana awal.

“Molornya rencana pembangunan Bandara Kediri ini disebabkan pembebasan lahan yang belum rampung. Dari total 457 hektar lahan yang dibutuhkan, saat ini masih kurang seluas 20 hektar. Lahan yang dibebaskan tersebut terhampar di tiga wilayah Kecamatan di Kabupaten Kediri, yakni Kecamatan Banyakan, Grogol, hingga Tarokan” kata Luhut.

Baca Juga : Kemenhub Targetkan Pembangunan Bandara Kediri Pada 2020

Luhut juga mengatakan jangan ada provokasi di masyarakat karena ini tinggal 20 hektar lagi. Dan pembangunan ini juga dipastikan akan memberikan dampak positif ke masyarakat.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djallil mengatakan, bila untuk kebijakan pembebasan lahan Bandara Kediri, pemerintah bisa menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

“Pada pelaksanaannya, memang masih menggunakan business to business, tapi jika memang ada kendala dapat digunakan aturan itu (UU Nomor 2 Tahun 2012), sehingga untuk uang ganti untung akan diambil ke pengadilan” kata Sofyan.

Dirinya juga menceritakan pengalaman pembebasan lahan di Sumatera yang dijadikan sebagai Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni – Palembang, dimana warga justru meminta agar tanahnya dilewati proyek jalan tol. Sebab harga yang diberikan atau ganti untungnya hingga empat kali dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti). (ZH)