PropertiNews.id, Tangerang - Program satu juta rumah jilid II yakni periode 2020 – 2024 yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Presiden Jokowi hanya menargetkan 3,9 Juta unit rumah murah untuk rakyat. Jumlah ini lebih rendah dari target periode I yang mencapai 5 juta unit. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 3,9 juta unit rumah ini mencapai Rp. 780 Triliun. Namun, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  hanya mampu menopang 20 – 30 % dari total target pembangunan.

“Ketersediaan APBN hanya mencakupi 30% dari total kebutuhan investasi. Sekitar 70% sisanya kita harapkan dari kerjasama dengan pihak swasta” kata Eko Djoeli Heripoerwanto selaku Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR.

Baca Juga : Pemerintah Akan Jadikan Wisma Atlet Di Kemayoran Sebagai Rumah Dinas PNS

Eko juga mengatakan, diperlukan alternatif pengembangan program rumah murah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah tersebut harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan.

"Kalau di sektor lain sudah jalan seperti pembangunan jalan tol. Kalau di perumahan belum ada. Kami berharap dengan skema ini gap backlog bisa lebih cepat dicapai pengurangannya dari pada yang selama ini," lanjut Eko.

Disisi lain, Senior Urban Economist and Coordinator of The World Bank Indonesia Urban Program, Marcus Lee mengatakan bahwa program satu juta rumah oleh pemerintah ini dirasa belum optimal. Menurutnya, ada beberapa solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar program penyediaan rumah subsidi ini berjalan optimal.

“Di sini kita butuh suatu iklim kebijakan yang mendorong PPP (Public Private Partnership) agar bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien” kata Marcus.

Terkait pendanaan, Marcus mengatakan Bank Dunia siap membantu pemerintah Indonesia. Namun ada baiknya bila pemerintah memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam negeri untuk proses pendanaan. (ZH)