PropertiNews.id, Tangerang - Kamis (03/10/2016) lalu, baru saja diselenggarakan Indonesia Planning Outlook 2017 bertemakan Integrasi Sektor Perencanaan dalam Mencapai Tata Ruang yang Berkelanjutan. Dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait, acara ini berisikan dialog dan talk show dengan para ahli tata ruang perkotaan.

Dari hasil dialog tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Budi Situmorang mengungkapkan bahwa para perencana tata ruang saat ini terbatas ruang geraknya akibat lahan yang terus menyempit, sehingga untuk menciptakan tata ruang perkotaan yang ideal sangat sulit.

Budi juga mengungkapkan bahwa peraturan daerah (Perda) tata ruang saat ini masih terpisah-pisah antara udara, laut, dan darat. Terbukti selama ini penataan ruang lebih banyak berfokus di darat.

Hal ini menjadi sinyal jika permasalahan tata ruang di Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah. Mengapa demikian? Karena dampak dari kesalahan tata ruang adalah bisa menghambat pertumbuhan ekonomi khususnya dalam hal investasi dan juga pembangunan infrastruktur menjadi lambat.

Selain terbatasnya lahan, faktor penyebab terjadinya konflik tata ruang adalah pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif. Banyak pengaturan lahan yang masih tumpang tindih, sehingga penerapan di lapangan pun masih belum bisa maksimal.