PropertiNews.id, Tangerang – Presiden
Jokowi meresmikan terowongan air
Nanjung Curug Jompong, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pembangunan terowongan
ini merupakan salah satu upaya besar pemerintah untuk mengurangi banjir.
Terowongan Nanjung sendiri adalah bagian Sistem Pengendalian Banjir
Sungai Citarum.
Pembanunan
Terowongan Nanjung yang berada di kawasan Hulu di Curug Jompong ini akan memperlancar
aliran Sungai Citarum ke hilir sehingga lama dan luas genangan banjir di
kawasan cekungan Bandung bisa berkurang.
Peresmian proyek
terowongan air ini dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) merampungkan pengerjaan konstruksi proyek.
Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan,
secara tekniks terowongan air Nanjung membuat luncuran air Sungai Citarum
menjadi lebih cepat dua kali lipat dari biasanya. Basuki menambahkan, secara
sistematis masing-masing terowongan mampu mengalirkan air sebanyak 350 meter
per kubik per detik.
“Dua terowongan
ini mampu mengalirkan air 700 meter kubik/detik. Dengan dua terowongan ini
mampu mempercepat aliran air yang terhambat di Curug Jompong” kata Basuki.
Pembangunan
Terowongan Nanjung dimulai sejak November 2017 oleh kontraktor PT Wijaya
Karya-PT Adhi Karya (KSO) dengan anggaran APBN sebesar Rp316,01 miliar.
Infrastruktur
pengendali banjir ini juga dilengkapi oleh check
dam di sisi outlet yang akan
menahan sedimen agar tidak masuk ke Waduk Saguling yang berada di bawahnya.
Pada musim hujan aliran Sungai Citarum sebagian besar dialirkan melalui
terowongan. Pada musim kemarau, pintu terowongan akan ditutup sehingga dapat
dilakukan pengerukan sendimen.
Baca Juga : 5 KA Perintis Disubsidi, Harga Tiket Makin Murah. Ada yang Rp1.000
Dengan
dirampungkannya pengerjaan proyek tersebut, maka total luas genangan di
Kabupaten Bandung ditargetkan bisa berkurang dari yang tadinya 3.461 hektare
menjadi 2.761 hektare.
Saat meninjau
Terowongan Nanjung, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara,
Sekretaris Kabinet Pramono Anug, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (ZH)