PropertiNews.id, Tangerang – Presiden Joko Widodo mengundang Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi ke Istana Negara untuk rapat bersama membahas penyelesaian sengketa lahan di Sumatera Utara (Sumut).

Jokowi secara khusus menggelar rapat unuk mencari solusi bagi dua permasalahan aset di Sumut yakni terkait eks Hak Guna Usaha PTPN II dan sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo (eks Bandara Polonia Medan).

“Terkait eks HGU PTPN II, data yang saya dapat terdapat 5.873 hektar yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan sekarang statusnya dikuasai langsung oleh negara. Sebab itu, dalam ratas ini kita fokus bicara percepatan penyelesaian lahan eks HGU PTPN II, baik yang memperoleh izin pembukuan maupun yang belum” kata Jokowi.

Sedangkan untuk sengketa lahan di eks Bandara Polonia, dari 591 hektare tanah terdapat 302 hektare yang telah dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AU. Sedangkan tanah seluas 206 hektare belum memiliki sertifikat.

Jokowi juga memerintahkan Menteri ATR Sofyan Djalil untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa, yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Baca Juga : Stimulus Sektor Properti BTN Pertahankan Sentimen Positif Pasar

Selain itu, agar tanah tidak dimanfaatkan oleh spekulan untuk mencari keuntungan tersendiri, Jokowi juga meminta Menteri ATR untuk membekukan proses administrasi terhadap eks lahan HGU PTPN II.

Jokowi meminta untuk dicarikan penyelesaian yang adil sehingga semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan hal ini perlu segera diputuskan karena bukan saja menyangkut aset-aser TNI AU tapi juga menyangkut 27.000 warga yang saat ini menempati 260.000 hektare eks lahan Bandara Polonia. (ZH)