PropertiNews.id, Tangerang – Presiden Joko Widodo berharap dapat menjual 30.000 hektar lahan calon ibu kota negara di Kalimantan Timur kepada masyarakat. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk mendukung dana pembangunan ibu kota baru. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media.

Presiden juga menyebutkan harga jual lahan harus dibuat terjangkau. Ia menganalogikan jika misalnya saja menjual senilai Rp.2 juta per meter persegi, pemerintah sebetulnya sudah bisa meraup Rp. 600 triliun. Nilai itu tergolong masih terjangkau bila dibandingkan dengan harga tanah di pinggiran Jabodetabek.

Namun yang perlu diingat adalah lahan ini tidak dijual kepada pengembang. Penjualan tanah secara langsung kepada masyarakat ini supaya mencegah spekulan. Pemerintah pun akan membentuk badan otoritas untuk pembangunan ibu kota ini, termasuk menangani penjualan lahan kepada masyarakat. Persyaratan lainnya adalah wajib dibangun selama dua tahun.

Baca Juga : PUPR Berupaya Dorong Pembentukan Bank Tanah

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menjelaskan pemerintah berencana membentuk bank tanah sesuai dengan amanah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang dalam waktu dekat akan disahkan.

“Bank tanah itu punya HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Kalau diserahkan menjadi rumah rakyat (misalnya), itu diberikan hak milik kepada rakyat. Jadi di sana nanti kalau pemerintah mau menjual untuk pegawai negeri, itu tanah negara. Sehingga yang dibayar adalah biaya pengembangannya saja” ungkap Sofyan.

Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk masyarakat yang minat, namun lahan tetap milik pemerintah. Masyarakat yang mau menggunakan lahan harus membayar sejumlah biaya. (ZH)