PropertiNews.id, Tangerang - Setiap harinya jumlah pendatang yang masuk ke Ibukota selalu meningkat. Tanpa disadari, kenaikan jumlah pendatang dapat mengakibatkan ledakan penduduk. Isu ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta.
Salah satu strategi yang ditempuh Pemprov DKI adalah mengembangkan kota-kota di sekitar Jakarta, yaitu dengan mengalokasikan dana hingga 1 Triliun ke setiap kota dalam pengelolaan sampah atau hal-hal yang sifatnya lingkungan dan transportasi.
Menurut Pemprov DKI Jakarta, pertumbuhan penduduk sudah tidak terkontrol lagi. Upaya relokasi kawasan kumuh berkali-kali pun gagal, karena masih saja ditemukan warga yang tidak memiliki KTP Jakarta. Sayangnya rumah susun yang disediakan Pemprov hanya berlaku bagi warga yang memiliki KTP Jakarta dan akhirnya bagi mereka yang tidak, akan kembali mendirikan bangunan-bangunan semi-permanen.
Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan beberapa upaya lain untuk mengatasi isu tersebut, yaitu dengan menerapkan The New Urban Agenda, yaitu kerjasama antara pemerintah kota yang bertetangga dengan Jakarta. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah-wilayah potensial, seperti membangun terminal di Bekasi dan Tangerang.
Langkah ini dimaksudkan agar warga pendatang maupun warga asli memiliki alternatif pilihan untuk mengadu nasib. Jika bisa bekerja di daerah sendiri dengan fasilitas yang sama bagusnya, kenapa harus bekerja di daerah lain?