PropertiNews.id, Tangerang – Kadin Indonesia menyebut perusahaan swasta saat ini masih ragu untuk ikut berpartisipasi dalam rencana pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia lantaran proyek infrastruktur pemerintah tidak menguntungkan.

Oleh karena itu, pemerintah masih berupaya untuk mendorong keterlibatan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang masih jadi program prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, salah satu alasan swasta enggan turut serta dalam proyek infrastruktur adalah kaerna keterbatasan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta. Hal itu disebabkan kondisi likuiditas di dalam negeri yang ketat.

“Pembangunan infrastruktur butuh pembiayaan yang besar, sementara persoalan utama di swasta dan badan usaha kita, dan ekoomi kita, kita nggak punya uang” kata Piter.

Piter juga menambahkan, seretnya likuiditas di Indonesia ditunjukkan melalui rasio uang beredar dalam arti luas (M2) per PDB. Dia menjelaskan, idealnya M2 per PDB 100 persen ketika uang beredar benar-benar digunakan untuk bertransaksi. Namun di Indonesia, rasio tertinggi yang pernah dicapai di kisaran 60 persen pada 1997-1998, dan terus turun saat ini di kisaran 40 persen.

Baca Juga : Ditargetkan Beroperasi 2021, Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah 36,01%

Sementara, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Dandung Sri Harninto mengatakan perusahaan swasta khawatir melihat hasil dari proyek infrastruktur yang kerap meleset dari rencana bisnis.

“Contoh LRT Palembang. Ternyata enggak ada yang naik. Ada, tapi nggak sesuai. Swasta mau masuk juga mikir. Kalau menguntungkan kan pasti jalan. Kalau enggak ya jadi ragu” kata Dandung.

Selain masalah itu, Dandung juga menyoroti keterlibatan swasta hanya terbatas pada proyek yang itu-itu saja. Menurutnya, akses bagi proyek infrastruktur bisa lebih merata, tidak hanya terbatas pada perusahaan besar saja.

Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mencari cara agar perusahaan swasta dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bisa turut serta berkontribusi dalam pembangunan. (ZH)