PropertiNews.id, Tangerang – Kawasan permukiman kumuh secara nasional di Indonesia meningkat hingga dua kali lipat dalam kurun lima tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah karena meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan, terutama di Pulau Jawa.

Direktur Pengawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arief Akhdiat mengatakan bahwa pada 2014 REI mencatat luas kawasan kumuh mencapai 38.000 hektare, bertambah menjadi 87.000 hektare pada 2019.

“Tambahan itu hasil pembaruan yang dilakukan oleh Bupati dan Walikota di daerah. Indikator kawasan kumuh itu ada permasalahan rumah, jalan dan permasalahan lingkungan berupa air minum, sanitasim sampah, limbah dan penanganan kebakaran, pendekatan ini semua yang pemerinth upayakan” kata Didiet.

Didiet juga mengatakan, pengentasan kasawasan kumuh memiliki tantangan yang semakin kompleks, karena jumlah penduduk yang terus meningkat. Masing-masing daerah didorong untuk menyelesaikan kawasan kumuh secepatnya.

Baca Juga : Kementerian PUPR Bangun Bendungan Sidan di Bali

Dalam mengurangi kawasan kumuh, metode yang digunakan tidak sama. Setiap daerah diminta membuat program berdasarkan kearifan lokal. Namun, secara umum pihaknya mendorong pengentasan kawasan kumuh melalui pendekatan infrastruktur.

Selain keterbatasan dana, pengentasan kawasan kumuh juga masih menghadapi beberapa kendala, utamanya legalitas lahan yang kerap disengketakan masyarakat, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah agar mensterilkan lahan yang akan disuntikan program dari pemerintah pusat.

Saat ini pihaknya telah mengentaskan kawasan kumuh seluas 32.000 hektar dari 38.000 hektare yang ditargetkan sampai 2020, sehingga luasan wilayah kumuh yang belum dientaskan tersisa 55.000 hektare. (ZH)